Persiapan BLT Banyak Masalah

Pegawai Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya,menyiapkan kartu bantuan langsung tunai (BLT) yang akan dibagikan hari ini.

SURABAYA (SINDO) – Persiapan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tak semulus harapan pemerintah. Berbagai masalah muncul di daerah, mulai dari validitas data penduduk miskin yang digunakan sebagai acuan penerima BLT hingga penolakan program itu oleh masyarakat. Di Kota Surabaya, Jawa Timur, kemarin sedikitnya 275 penerima BLT di Kelurahan Sawunggaling,Kecamatan Wonokromo, mengembalikan daftar nama mereka ke kelurahan setempat.

Hal ini lantaran data dalam daftar penerima BLT banyak yang keliru. Ketua Rukun Warga (RW) VIII Kelurahan Sawunggaling Waras Rianto mengatakan, dari total 275 rumah tangga sasaran (RTS) di wilayahnya, hanya 50 RTS saja yang layak menerima BLT. Sebagian besar warga yang terdaftar justru berasal dari keluarga mampu. Waras mencontohkan salah seorang warganya yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) justru mendapatkan BLT.

Padahal,selama ini yang bersangkutan terbilang keluarga kaya dan memiliki mobil. ”Ternyata banyak yang tidak sesuai. Jauh sebelumnya, kami sudah melakukan perbaikan data sejak 2006 lalu. Tetapi ternyata hasilnya sama. Nama-nama yang dimasukkan adalah hasil pendataan 2005 lalu,” tandasnya kemarin. Dia menuturkan,setelah mengetahui banyak kesalahan pendataan, pihaknya mengembalikan daftar RTS BLT tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat.

”Bukan tidak mungkin kejanggalan tersebut menimbulkan kecemburuan sosial,”tutur Waras. Penolakan BLT di Jawa Timur juga terus meluas.Kemarin giliran warga dari lima rukun tetangga (RT) di wilayah RW IV,Kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya,menolak BLT.Penolakan dilatarbelakangi masalah jumlah warga miskin yang masih menggunakan data tahun 2005. ”Lebih baik tidak sama sekali daripada kacau balau.

Nanti kita yang susah, diserbu oleh warga yang tidak dapat (BLT),” kata Ketua RW-IV M Muchtar saat ditemui di Balai Kelurahan Sidotopo Wetan, Jalan Sidotopo Wetan I, kemarin. Di Semarang,2.000 perangkat desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menolak untuk menyalurkan BLT. Penolakan itu mereka sampaikan di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

”Kami tak bersedia menyalurkan BLT karena sangat berisiko memicu konflik,”kata Ketua FKPD Yamto Iskandar. Penolakan dilakukan karena mereka khawatir penyaluran BLT tidak tepat sasaran sehingga bisa memicu konflik di masyarakat. ”Banyak perangkat desa jadi korban.Karena itu, kami mengusulkan agar program BLT dialihkan menjadi program padat karya,”katanya. Sejumlah ketua RT di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengundurkan diri dari jabatannya lantaran trauma terhadap penyaluran BLT tahun 2005.

”Kami lebih baik mundur daripada dimusuhi sana-sini,”kata Sarjono,salah seorang ketua RT di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Banyumas,kemarin. Saat pembagian BLT tahun 2005, dia mengaku sempat disidang oleh warga yang tidak mendapat jatah.Menurutnya, di lingkungan RT-nya yang dihuni 41 kepala keluarga (KK), terdapat 11 KK yang tidak mendapat dana BLT dan hingga sekarang masih memusuhinya. ”Mereka (11 KK tersebut) dipastikan tidak akan mendapat BLT lagi sehingga daripada terus dimusuhi, lebih baik saya mundur,” katanya.

Dia menuturkan, pengunduran diri tersebut juga dilakukan sejumlah ketua RT di desa tersebut. Kepala Desa Kasegaran Syaifudin mengakui adanya pengunduran diri sejumlah ketua RT di wilayahnya. ”Memang ada sejumlah ketua RT yang mengundurkan diri lantaran takut adanya reaksi dari warga yang tidak mendapat dana tersebut dan alasan mereka (ketua RT) cukup masuk akal,”katanya. Menurut dia,berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah penduduk miskin semakin banyak dibandingkan tahun 2005 lalu.

Dengan demikian data penyaluran BLT tahun 2005 sudah tidak valid lagi untuk digunakan tahun ini. Kondisi demikian juga terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Purbalingga.Kepala Desa Onje, Kecamatan Mrebet,Purbalingga,Bangun Irianto mengatakan, di desanya terdapat 375 rumah tangga miskin.

Namun, berdasarkan informasi petugas Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penerima BLT di desanya turun. ”Padahal menurut pengamatan saya justru mengalami kenaikan sehingga saya khawatir mereka bakal mengamuk jika tidak mendapat BLT,”katanya.

Akibat Trauma

Dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, penolakan kepala daerah untuk menyalurkan BLT dipicu trauma masalah data seperti yang pernah terjadi pada 2005 lalu.Untuk mengatasi trauma tersebut, pemerintah saat ini terus memperbaharui data masyarakat penerima BLT. ”Untuk itulah data juga diperbarui BPS. Data diluncurkan awal dan saat ini dalam tahap konfirmasi,” ujar Mardiyanto seusai mengikuti rapat terbatas yang membahas BLT di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.

Dia berharap kepala daerah mendukung usaha pemerintah pusat untuk membantu rakyat miskin dengan menyukseskan BLT.Pemerintah tidak bekerja asal-asalan lantaran jumlah orang miskin dari tahun 2005-2008 berubah. Meski demikian,kata Mardiyanto, pemerintah tidak akan menerapkan sanksi bagi kepala daerah yang menolak BLT. ”Lha wong penolakannya juga tidak konkret, yang ditolak apa juga tidak jelas.

Saya hanya mendengar isu akan begini, akan begitu, tapi solusinya juga tidak disampaikan,” ujarnya. Menurut Mardiyanto,mekanisme yang dilakukan pemerintah memang tidak berbeda dengan 2005 lalu.Daftar penerima BLT sudah tersedia yang kemudian disiapkan kembali oleh BPS untuk selanjutnya didistribusikan ke kantor pos tiap daerah. ”Masyarakat juga harus menjaga (program BLT) berjalan dengan baik dan semuanya berpikiran jernih,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, hari ini Presiden berencana menggelar sidang kabinet terbatas untuk mengevaluasi program BLT. Presiden SBY, menurut Hatta, akan mendapatkan laporan secara langsung mengenai kesiapan BLT seperti sosialisasi maupun pencetakan kartu atau danadana yang sudah disalurkan ke pos.

”Memang Presiden mengatakan sebelum ada persiapan yang perfect, yang baik, yang sempurna untuk memberikan bantuan ke masyarakat itu, kenaikan BBM itu juga belum akan dilakukan sampai betul-betul siap,” ucapnya. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan, pemerintah tidak akan memaksa masyarakat yang menolak BLT lantaran program itu bukan merupakan kewajiban.

Diperluas

Pemerintah berencana memperluas daerah penerima BLT sebanyak 23 kota sehingga total menjadi 33 kota. Proses pembagian kartu BLT tahap pertama di 10 kota telah selesai pekan lalu dan segera berlanjut di 23 kota tersebut. ”Diawali di semua ibu kota provinsi. Jadi kita tambah 23 provinsi lagi dan itu dilakukan secara bertahap, terusmenerus,” kata Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi di Jakarta kemarin.

Bayu mengimbau warga penerima BLT tidak usah terburu-buru mencairkan BLT. Pemerintah menjamin, jatah BLT tidak akan hangus meskipun pencairannya dilakukan pada akhir tahun 2008 atau tahap kedua. ”Begitu dia punya kartu,maka Rp300.000 untuk pembagian pertama dan Rp400.000 tahap kedua itu sudah menjadi haknya,” tuturnya.

Di tempat terpisah,Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutanto menginstruk sikan kepada seluruh jajaran Polri untuk mengamankan distribusi BLT.Polri akan menindak oknum yang kedapatan menggunakan kupon palsu dan petugas distribusi BLT yang menggelapkan dana untuk rakyat miskin tersebut.

Sumber : Koran Sindo

Tags: ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: