Uang Suap Disimpan di Laci hingga Kaus Kaki

JAKARTA (MI): Dugaan suap-menyuap di Bea Cukai kambuh lagi. Selama 13 jam menggeledah Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang suap sekitar Rp500 juta. Ada petugas menyelipkan uang suap di kaus kaki.

KPK dan tim Kepatuhan Internal Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan menggeledah bersama Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok sejak Jumat (30/5) pukul 15.00 WIB hingga pukul 03.00 Sabtu kemarin. Penggeledahan itu atas permintaan Ditjen Bea Cukai Depkeu.

Penggeledahan dipimpin Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin dan menerjunkan sekitar 50 petugas gabungan. Sasaran penggeledahan adalah loket jalur merah (pengurusan barang berbahaya) di lantai 4 dan loket jalur hijau (pengurusan barang tidak berbahaya) di lantai dasar kantor tersebut. Tidak kurang 80 meja diperiksa.

Dugaan suap-menyuap di Bea Cukai itu mengingatkan pada praktik serupa di 1980-an yang membuat pemerintah mengeluarkan Inpres No 4 Tahun 1985. Inpres tersebut menyunat wewenang aparat Bea Cukai dan menggantinya dengan SGS (Societe Generale Surveillance) dari Swiss. Saat itu ribuan pegawai Bea Cukai dirumahkan.

Periode itu dikenang sebagai masa suram Bea Cukai. Namun tabiat sogok-menyogok terulang lagi dengan modus bervariasi. Menyisipkan amplop berisi uang dalam dokumen, menitip upeti melalui petugas cleaning service, melakukan transaksi di toilet, dan bertransaksi dalam mobil di halaman parkir. Uang suap itu disimpan di laci meja, lemari berkas, bahkan ada yang menyimpannya di kaus kaki. Dalam operasi itu, petugas tidak hanya menemukan uang rupiah, tapi juga dolar Amerika dan dolar Singapura. Di salah satu mobil aparat Bea Cukai ditemukan US$10 ribu.

Selain itu, ditemukan juga uang dengan jumlah bervariasi. Total nilai hasil penggeledahan kemarin, kata Jasin, sekitar Rp500 juta. Dana tersebut untuk memuluskan urusan dokumen.

Dalam penggeledahan itu, KPK juga menemukan modus bahwa di tiap lantai ada koordinator yang merupakan pintu masuk aliran dana. KPK memeriksa intensif dua koordinator dengan inisial AGP dan M. ”AGP diduga koordinator suap di jalur hijau dan M di jalur merah. KPK sudah mulai menyelidiki. Indikasi suap sangat kuat,” ujar Jasin.

Dari penggeledahan, ditemukan uang dalam tas milik AGP sejumlah Rp24 juta. Setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan lagi Rp14 juta terselip di kaus kaki yang dikenakannya.

KPK sudah mengamati gerak-gerik petugas Bea Cukai selama 1-2 bulan, termasuk modus operandi perputaran uang yang diduga haram itu.

Untuk kepentingan pengumpulan barang bukti, kemarin, lima petugas KPK masih mendampingi petugas Kepatuhan Internal untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pegawai pencatat dokumen.

Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan penggeledahan serupa akan dilakukan di instansi lain. ”Saya tidak bisa beri tahu karena nanti mereka kabur semua,” tukasnya di Jakarta, kemarin.

Tindakan KPK itu, kata Antasari, dilakukan untuk memuluskan reformasi birokrasi yang sudah digawangi sejak 2007. ”Masa gaji sudah naik dan sistem diperbaiki, tapi tingkah laku tidak berubah juga,” katanya.

Sanksi tegas
Dalam menanggapi temuan tersebut, Direktur Pencegahan dan Penindakan (P2) Bea Cukai Jusuf Indarto menyatakan pihaknya akan mengambil sisi positif dari temuan KPK itu. ”Kami lakukan pembenahan terus-menerus. Kami akan perbaiki ke depannya,” kata Jusuf kemarin.

Kepala Biro Humas Depkeu Samsuar Said menambahkan, pihaknya akan menindak pegawai Bea Cukai yang terlibat dalam aksi suap itu. Sanksi itu berupa pemecatan jika pegawai tersebut terbukti menerima suap.

”Sidak yang dilakukan Jumat kemarin memang merupakan kerja sama kami dengan KPK dalam rangka reformasi birokrasi,” kata Samsuar kemarin.

Ia mengatakan reformasi birokrasi di Depkeu dimulai sejak 2002 dan sejak September 2007 pegawai Depkeu mendapatkan tunjangan remunerasi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Endin AJ Soefihara (F-PPP) mengapresiasi langkah KPK itu dan berharap KPK terus melakukannya ke seluruh kantor Bea Cukai. Selain itu, juga harus dilakukan ke kantor-kantor pelayanan publik lain seperti imigrasi dan pajak.

Tags: , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: